Langsung ke konten utama

Kasus Pelangaran Hak Asasi Manusia dan Upaya Penegakan HAM

 C. Kasus Pelangaran Hak Asasi Manusia

1. Pengertian dan Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

a. Pengertian Pelangaran HAM,

menurut UU No. 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Secara sederhana, HAM adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya. Jika HAM seseorang tidak dijaga, dilindungi, dihormati, bahkan sampai dicabut atau diabaikan maka artinya sudah terjadi pelanggaran HAM.

b. Jenis Pelangaran HAM,

Pelangaran HAM meliputi pelangaran hak asasi manusia yang dapat bersifat kejahatan biasa (ordinary crimes) dan kejahatan luar biasa (extraordinary crimes). karakteristik kejahatan hak asasi manusia yang berat antara lain :

1. kejahatan terhadap kemanusiaa dengan mutif kekuasaan yangdilakukan secara sistemtis dan meluas.

2. kejahatan teror yang menimbulkan ketakutan dan kekawatiran dalam masyarakat 

3. kejahatan ini dilakukan oleh dunia sebagai kejahatan paling serius.  

 2. Penyebab pelangaran HAM. 

 

a. Faktor Internal

Faktor penyebab pelanggaran HAM secara internal merupakan dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang asalnya dari diri si pelanggar sendiri. Beberapa bentuk faktor penyebab pelanggaran HAM internal adalah:

- Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.

- Rendahnya kesadaran HAM

- Sikap tidak toleran.

 b. Faktor Eksternal

Faktor penyebab pelanggaran HAM eksternal yaitu faktor diluar diri pelanggar yang bisa mendorong terjadinya pelanggaran HAM. Bentuk faktor penyebab pelanggaran HAM eksternal di antaranya adalah:

- Penyalahgunaan kekuasaan.

- Ketidaktegasan aparat penegak hukum.

- Penyalahgunaan teknologi.

- Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi.

3. Kasus Pelangaran HAM berat di Indonesia. 

selama 76 Tahun indonesia meredeka sudah ada 12 Kasus pelangaran HAM berat yang terjadi, bahkan ada beberapa kasus tidak mengalami progres sama sekali. berikut Kasus pelangaran HAM Berat yang terjadi di Indonesia : 

12 Pelanggaran HAM berat dalam tahap penyelidikan

1. Peristiwa 1965-1966

2. Penembakan Misterius 1982-1985

3. Peristiwa Talangsari Lampung 1998

4. Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (1998)

5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998

6. Kerusuhan Mei (1998)

7. Peristiwa Simpang KKA Aceh 3 Mei (1999)

8. Peristiwa Jambu Keupok Aceh (2003)

9. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet (1998-1999)

10. Peristiwa Rumah geudong Aceh (1998)

11. Peristiwa Paniai (2014)

12. Peristiwa Wasior dan Wamena (2001)

 3 Pelanggaran HAM berat yang sudah diadili

1. Peristiwa Tanjung Priok 1984

2. Peristiwa Timor Timur  

3. Peristiwa Abepura 2000



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia

    @pakiding_ 3. Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia  Indonesia merupakan negara hukum, artinya semua kehidupan negara harus didasarkan pada hukum. Agar konsep negara hukum benar-benar terlaksana, maka ada dua hal yang harus diupayakan Indonesia, yaitu perlindungan hukum dan penegakan hukum. Dilansir buku Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional (2020) karya Trianah Sofiani, dijelaskan definisi perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon. Menurut Philipus M. Hajdon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Artinya, perlindungan hukum dilakukan dengan menggunakan sarana hukum yang ditujukan untuk melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subyek hukum. Apabila dihubungkan dengan negara Indonesia, maka perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia har...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Upaya Penegakan HAK ASASI MANUSIA

       @pakiding_ 1. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM   Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hal wajib yang patut diberikan kepada setiap manusia di seluruh dunia. Di Indonesia, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk menegakkan HAM, mulai dari pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), instrumen HAM, dan pengadilan HAM. Melansir catatan Badan Pusat Statistik, definisi HAM telah dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berikut ini artinya.   “hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” Berdasarkan catatan Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli dalam buku ajar PPKn (2017:22), terungkap bahwa semua negara yang ada di dunia menjunjung tinggi HAM. Namu...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Dinamika Penerapan Demokrasi Di Indonesia

  Sejak terlahir sebagai negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah menetapkan untuk menganut paham dan ajaran demokrasi dalam kehidupan bernegara. Paham demokrasi yang dianut negara Indonesia tidak hanya berlaku pada bidang sosial atau hukum saja tapi juga bidang politik, yang kemudian disebut dengan sistem politik demokrasi.  Dalam artikel ini kita akan membahas tentang sistem politik demokrasi. Apakah yang dimaksud dengan sistem politik demokrasi? Apa saja ciri-ciri dari sistem politik demokrasi? Apa prinsip-prinsip dari penerapan demokrasi pada sistem politik? Serta apa saja mekanisme sistem politik demokrasi?  Ciri-ciri Sistem Politik Demokrasi Adanya paham demokrasi dalam sistem politik suatu negara berarti bahwa negara tersebut memperhatikan dan memperlakukan sama semua golongan yang ada tanpa memandang mayoritas atau minoritas dalam bidang politik. Sehingga dunia politik negara tersebut terhindar dari para diktator (biasanya berasal dari gol...
Posting Komentar
Baca selengkapnya